Asistensi Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Digelar di Bea Cukai Kualanamu

Kiri ke kanan: Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Bagus Nugroho Tamtomo Putro, Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Oza Olavia, dan Kasubbag Tata Laksana II Sekretariat Jenderal DJBC Saut Mulia saat memberikan sambutan dalam kegiatan Asistensi Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Cakrawala KPPBC TMP B Kualanamu pada 26-27 November 2018

KUALANAMU (26/11/2018). Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggelar kegiatan Asistensi Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di aula Cakrawala KPPBC TMP B Kualanamu pada 26-27 November 2018. Perwakilan dari empat kantor seperti Bea Cukai Kualanamu, PSO Tanjung Balai Karimun, KPPBC TMP C Banda Aceh, dan KPPBC TMP A Dumai hadir sebagai peserta dalam kegiatan tersebut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Oza Olavi, Kabid KI Kanwil DJBC Sumatera Utara M Saptari, Kasubbag Tata Laksana II Sekretariat Jenderal DJBC Saut Mulia, dan Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Bagus Nugroho Tamtomo Putro.
 
Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara Oza Olavia mengatakan, meski sejumlah satker DJBC sudah mengarah ke WBK dan WBBM, hal administratif tetap harus dilakukan. Ia percaya setiap kantor mampu menjunjung tinggi nilai integritas dengan membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
 
"Bea Cukai Kualanamu sudah dalam proses (menuju WBK dan WBBM). Tahun ini Bea Cukai Kualanamu sudah mendapat KPT (kantor pelayanan terbaik) dan PUG (pengarusutamaan gender), kalau WBK juara itu lebih hebat lagi. Saya yakin semua kantor pasti bisa, yang penting niat," ujarnya.
 
 
Kabid KI Kanwil DJBC Sumatera Utara M Saptari megatakan, saat ini setiap instansi dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi. Dalam meningkatkan layanan publik, setiap satker harus secara konkret membangun zona integritas seperti yang tertuang dalam Permenpan No 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah.
 
"Sejumlah syarat harus dipenuhi di antaranya strategis, mengelola sumber daya yang besar, keberhasilan reformasi yang besar," katanya.
 
 
Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu Bagus Nugroho Tamtomo Putro dalam sambutannya mengatakan, Dirjen Bea Cukai mengingatkan pimpinan harus memastikan sistem terkait integritas berjalan dengan baik. Berkaitan dengan integritas tersebut,
Bea Cukai patut berbangga atas rilis KPK terkait Survei Penilaian Integritas yang menerangkan bahwa Bea Cukai menjadi instansi dengan nilai tertinggi ketiga di Indonesia.
 
"Keuntungannya bukan untuk kantor (saja), tapi pribadi-pribadi," kata dia.
 
Ia berterima kasih kepada tim Asistensi ZI WBK dan WBBM DJBC Pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada Bea Cukai Kualanamu untuk menjadi tuan rumah dalam acara asistensi tersebut. Ia pun berharap keempat satker dapat meraih predikat WBK dan WBBM di tahun 2019.
 

Share this Post:

Berita Terkait